Pendahuluan

Prinsip-prinsip etika yang harus mengatur penelitian kesehatan masyarakat harus mengakomodasi fokus kesehatan masyarakat terhadap kesehatan masyarakat, serta berbagai metodologi penelitian yang cenderung digunakan. Meskipun etika penelitian biomedis cenderung menekankan pentingnya persetujuan, penelitian terhadap populasi sering kali menimbulkan masalah etika tambahan dan persetujuan sering kali tidak cukup atau tidak tepat. Prinsip-prinsip Belmont mengenai penghormatan terhadap manusia, keadilan dan kemurahan hati dimaksudkan untuk mencakup semua penelitian biomedis dan perilaku yang melibatkan subjek manusia, sehingga harus diterapkan pada penelitian kesehatan masyarakat. Namun, karena fokus penelitian kesehatan masyarakat berbasis populasi, ruang lingkup dan penerapan prinsip-prinsip ini perlu dipertimbangkan kembali. Pertimbangan tambahannya adalah apakah setelah ruang lingkup dan penerapannya dikonfigurasi ulang, ketiga prinsip Belmont tersebut sesuai dengan etika penelitian kesehatan masyarakat. Non-eksploitasi adalah konsep moral yang diperdebatkan sebagai prinsip tambahan untuk penelitian biomedis. Mengingat bahwa prinsip non-eksploitasi dapat dengan mudah diterapkan pada populasi dan beberapa penelitian publik yang tidak etis dapat digambarkan sebagai penelitian yang eksploitatif, hal ini pada awalnya tampak sebagai prinsip yang menjanjikan untuk penelitian kesehatan masyarakat

Penelitian kesehatan masyarakat memiliki peran yang sangat vital dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mengatasi berbagai tantangan kesehatan yang dihadapi. Sebagai disiplin ilmiah yang berfokus pada penemuan solusi untuk masalah kesehatan masyarakat, penelitian ini memberikan dasar ilmiah yang penting bagi pembuatan kebijakan kesehatan, pencegahan penyakit, pengelolaan perawatan kesehatan, dan promosi kesehatan secara keseluruhan.  Dalam upaya ini, etika dan hukum dalam penelitian sangat penting untuk memastikan integritas ilmiah, kejujuran, dan penghargaan terhadap kontribusi peneliti. Namun, kesuksesan penelitian ini tidak hanya bergantung pada kualitas data dan metode penelitian yang digunakan, melainkan juga sangat tergantung pada etika dan kepatuhan terhadap hukum penelitian.

Salah satu aspek etika yang paling penting dalam penelitian adalah menghindari plagiat. Plagiat merupakan pelanggaran etika yang serius dan dapat berdampak pada hukum.Plagiat, yang didefinisikan sebagai tindakan mengambil, menggandakan, atau menggunakan karya orang lain tanpa izin atau tanpa memberikan pengakuan yang sewajarnya, adalah pelanggaran etika penelitian yang serius. Dalam konteks penelitian kesehatan masyarakat, di mana kehidupan dan kesejahteraan manusia menjadi sorotan utama, integritas ilmiah adalah hal yang sangat penting. Plagiat bisa merusak integritas ilmiah dengan cara yang berbahaya dan bahkan membahayakan nyawa.

Amanat untuk menjamin dan melindungi kesehatan masyarakat pada dasarnya adalah amanat moral. Hal ini disertai dengan kewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat, dan hal ini menyiratkan kepemilikan suatu elemen kekuasaan untuk melaksanakan mandat tersebut. Kebutuhan untuk menjalankan kekuasaan untuk menjamin kesehatan masyarakat dan, pada saat yang sama, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan merupakan inti dari etika kesehatan masyarakat. Sampai saat ini, sifat etis kesehatan masyarakat hanya diasumsikan secara implisit, bukan dinyatakan secara eksplisit. Namun, masyarakat semakin menuntut perhatian eksplisit terhadap etika. Tuntutan ini muncul dari kemajuan teknologi yang menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru dan, bersamaan dengan itu, dilema etika baru; tantangan baru dalam bidang kesehatan, seperti munculnya HIV; dan penyalahgunaan kekuasaan, seperti studi Tuskegee tentang sifilis.

Institusi medis lebih eksplisit mengenai elemen etika dalam praktiknya dibandingkan institusi kesehatan masyarakat. Namun, keprihatinan terhadap kesehatan masyarakat tidak sepenuhnya sejalan dengan keprihatinan terhadap dunia kedokteran. Oleh karena itu, kita tidak bisa begitu saja menerjemahkan prinsip-prinsip etika kedokteran ke dalam kesehatan masyarakat. Berbeda dengan kedokteran, kesehatan masyarakat lebih mementingkan populasi dibandingkan individu, dan lebih mementingkan pencegahan dibandingkan pengobatan. Kebutuhan untuk mengartikulasikan etika yang berbeda untuk kesehatan masyarakat telah dicatat oleh sejumlah profesional kesehatan masyarakat dan ahli etika.  Kode etik kesehatan masyarakat dapat memperjelas unsur-unsur khas kesehatan masyarakat dan prinsip-prinsip etika yang mengikuti atau menanggapi unsur-unsur tersebut. Hal ini dapat memperjelas kepada masyarakat dan masyarakat mengenai cita-cita institusi kesehatan masyarakat yang melayani mereka, cita-cita yang dapat dijadikan tanggung jawab oleh institusi tersebut.

Kebermaknaan Etika dalam Penelitian Kesehatan Masyarakat

Penelitian kesehatan masyarakat sering kali memiliki dampak yang langsung pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini memengaruhi pengambilan keputusan, perancangan program, dan praktik perawatan kesehatan. Oleh karena itu, etika dalam penelitian kesehatan masyarakat menjadi sangat penting, karena ketidakpatuhan terhadap etika dapat berdampak buruk pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kesalahan atau ketidakjujuran dalam penelitian kesehatan masyarakat dapat mengakibatkan perancangan program yang tidak efektif, tindakan medis yang salah, dan kebijakan kesehatan yang merugikan.

Penelitian kesehatan masyarakat merupakan salah satu cabang ilmu yang memiliki dampak signifikan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan populasi, serta merancang intervensi yang efektif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun, dalam melakukan penelitian kesehatan masyarakat, etika memainkan peran penting yang tidak bisa diabaikan. Etika dalam penelitian kesehatan masyarakat melibatkan pertimbangan-pertimbangan moral yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi subjek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, terdapat beberapa aspek kebermaknaan etika yang perlu dipahami dan diterapkan dengan cermat:

a.     Perlindungan Partisipan

Etika dalam penelitian kesehatan masyarakat menuntut agar partisipan penelitian dilindungi sepenuhnya. Ini mencakup persetujuan yang bersifat sukarela, kerahasiaan data, dan perlindungan terhadap risiko yang mungkin timbul dari penelitian. Peneliti harus menjaga keamanan fisik dan emosional partisipan, serta memastikan bahwa partisipan memahami tujuan penelitian dan risikonya.

b.     Keadilan

Prinsip keadilan sangat penting dalam penelitian kesehatan masyarakat. Ini berarti bahwa penelitian harus memberikan manfaat yang adil kepada seluruh populasi yang diteliti, tanpa diskriminasi. Penelitian juga harus mempertimbangkan dampak potensial dari temuan penelitian terhadap kelompok-kelompok yang rentan, dan harus mendorong kesetaraan dalam akses terhadap hasil penelitian.

c.     Transparansi dan Integritas

Etika penelitian mendorong transparansi dalam metode penelitian dan pelaporan hasil. Peneliti harus menjaga integritas mereka dengan tidak memanipulasi data atau hasil penelitian, serta tidak melakukan plagiat. Kejujuran dan integritas dalam publikasi sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap penelitian kesehatan masyarakat.

d.     Kebebasan Akademik dan Tanggung Jawab Sosial

Penelitian kesehatan masyarakat berkaitan dengan kebebasan akademik. Peneliti memiliki tanggung jawab sosial untuk menyebarkan pengetahuan dan hasil penelitian dengan bijak, memastikan bahwa temuan mereka digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun, tanggung jawab ini harus dilakukan dengan berpegang pada etika, terutama dalam hal komunikasi risiko dan manfaat.

e.     Evaluasi Etika

Terdapat aspek evaluasi etika yang harus dipertimbangkan dalam penelitian kesehatan masyarakat. Penelitian dengan etika yang baik akan mengintegrasikan proses evaluasi etika, seperti tinjauan oleh komite etika, untuk memastikan bahwa penelitian tersebut mematuhi standar etika yang berlaku. Dalam penelitian kesehatan masyarakat, kebermaknaan etika adalah bagian integral dari keseluruhan proses. Dengan menjaga integritas dan mematuhi prinsip-prinsip etika, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian mereka berkontribusi positif terhadap kesehatan masyarakat, sambil menghormati hak asasi manusia dan keadilan. Etika yang baik dalam penelitian kesehatan masyarakat akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan penelitian, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kode Etik dalam Penelitian Kesehatan Masyarakat

Untuk memastikan penelitian kesehatan masyarakat berlangsung dengan integritas ilmiah yang tinggi, banyak organisasi penelitian kesehatan masyarakat telah mengembangkan kode etik. Kode etik ini mencakup panduan yang jelas tentang perilaku dan praktik yang diharapkan dari peneliti dalam menjalankan penelitian mereka. Misalnya, American Public Health Association (APHA) memiliki kode etik yang mencakup prinsip-prinsip penting seperti integritas, kejujuran, dan pengakuan terhadap kontribusi orang lain. Peneliti kesehatan masyarakat diharapkan untuk mematuhi kode etik ini untuk menjaga integritas ilmiah.

Dalam kesehatan masyarakat, praktik etis menopang berfungsinya organisasi kesehatan masyarakat dan integritas individu praktisi kesehatan masyarakat. Perilaku etis meningkatkan dan memelihara kepercayaan masyarakat, yang diperlukan untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat. Untuk memfasilitasi perilaku etis di kalangan tenaga kesehatan masyarakat, American Public Health Association (APHA) mengadopsi Kode Etik Kesehatan Masyarakat yang berlaku efektif pada bulan November 2019, memperbarui dan menggantikan kode yang diadopsi pada tahun 2002.1 Kode baru ini menguraikan nilai-nilai, standar, dan kewajiban untuk organisasi kesehatan masyarakat dan personel individu. Pendekatan ini mengatasi semakin kompleksnya permasalahan kesehatan masyarakat dengan menggunakan keadilan sosial dan determinan sosial kesehatan sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Hal ini juga menguraikan kerangka pengambilan keputusan untuk memandu personel melalui pilihan-pilihan sulit yang muncul dalam praktik.

Pada tahun 2015, APHA membentuk satuan tugas yang terdiri dari individu-individu dari berbagai Bagian Anggota APHA untuk membawa beragam perspektif dalam praktik kesehatan masyarakat, penelitian, pendidikan, kebijakan, dan sains guna mempersiapkan Kode Etik Kesehatan Masyarakat yang diperbarui.  Gugus tugas ini menggunakan proses yang berulang-ulang, deliberatif, dan membangun konsensus serta melibatkan praktisi dan organisasi kesehatan masyarakat di tingkat nasional, negara bagian, lokal, teritorial, dan suku, memanfaatkan perspektif dan keprihatinan mereka untuk menentukan ruang lingkup dan isi dari rencana baru ini. kode. Masukan luas diterima dari anggota APHA (termasuk Dewan Interseksional APHA), organisasi kesehatan masyarakat nasional lainnya (misalnya, Asosiasi Sekolah dan Program Kesehatan Masyarakat, Asosiasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Asosiasi Nasional Pejabat Kesehatan Kota dan Kabupaten, Dewan Negara. dan Ahli Epidemiologi Teritorial), dan anggota komunitas kesehatan masyarakat umum.

Kode Etik Kesehatan Masyarakat yang baru menggambarkan nilai-nilai penting yang menjadi masukan bagi kesehatan masyarakat dalam upayanya mendorong kemajuan umat manusia. 2 Nilai-nilai inti kesehatan masyarakat ini adalah profesionalisme dan kepercayaan; kesehatan dan keselamatan; keadilan dan kesetaraan kesehatan; saling ketergantungan dan solidaritas; hak asasi manusia dan kebebasan sipil; dan inklusivitas dan keterlibatan. Nilai-nilai ini mencerminkan banyak aliran pemikiran etis, dan kode etik tersebut menunjukkan bagaimana berbagai nilai ini dapat saling melengkapi. Kode etik juga mengkaji bagaimana musyawarah dan pengambilan keputusan dapat dilakukan ketika nilai-nilai ini bertentangan. Sebagai alat praktis, kode etik kini memberikan panduan untuk tindakan etis dan implementasi strategi etis dalam bidang utama praktik kesehatan masyarakat. Kode etik ini tidak memuat mekanisme sanksi atau penegakan disiplin. Pengaruhnya terhadap perilaku profesional berasal dari nilai-nilai dan standar yang dianut secara luas dalam profesi kesehatan masyarakat dan dari kekuatan argumen yang masuk akal. Hal ini sensitif terhadap beragamnya sifat pekerjaan kesehatan masyarakat dan beragamnya konteks di mana pekerjaan tersebut dilakukan. Kode etik memberikan kerangka etika untuk memandu individu dan organisasi dalam mengupayakan kesehatan masyarakat.

Konsensus yang dicapai selama proses peninjauan adalah bahwa meskipun orang-orang di luar lembaga kesehatan masyarakat mungkin menganggap kode etik ini berguna, kode etik ini harus ditujukan kepada mereka yang berada di lembaga kesehatan masyarakat tradisional, termasuk departemen kesehatan masyarakat dan sekolah kesehatan masyarakat. Demikian pula, meskipun orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan masyarakat di seluruh dunia mungkin menganggap kode ini bermanfaat, kode etik ditulis dengan mempertimbangkan sistem kesehatan masyarakat Amerika. Meskipun menyentuh aspek penelitian, fokus kode etik ini pada prinsipnya adalah praktik kesehatan masyarakat. Salah satu alasannya adalah definisi kesehatan masyarakat yang pertama kali diartikulasikan dalam laporan Institute of Medicine, The Future of Public Health , dan digunakan dalam kode etik: “Apa yang kita, sebagai masyarakat, lakukan secara kolektif untuk menjamin kondisi masyarakat menjadi sehat.”  Ahli lain juga mencatat bahwa salah satu perbedaan antara kesehatan masyarakat dan kedokteran adalah bahwa kesehatan masyarakat paling sering disampaikan oleh lembaga pemerintah kepada suatu masyarakat, bukan oleh satu orang ke orang lain. 

Prinsip  praktik etis kesehatan masyarakat :

1.     Kesehatan masyarakat pada prinsipnya harus mengatasi penyebab mendasar penyakit dan persyaratan kesehatan, yang bertujuan untuk mencegah dampak kesehatan yang merugikan

2.     Kesehatan masyarakat harus mencapai kesehatan masyarakat dengan cara yang menghormati hak-hak individu dalam masyarakat.

3.     Kebijakan, program, dan prioritas kesehatan masyarakat harus dikembangkan dan dievaluasi melalui proses yang menjamin adanya peluang masukan dari anggota masyarakat.

4.     Kesehatan masyarakat harus mengadvokasi, atau berupaya untuk memberdayakan, anggota masyarakat yang kehilangan haknya, memastikan bahwa sumber daya dan kondisi dasar yang diperlukan untuk kesehatan dapat diakses oleh semua orang di masyarakat

5.     Kesehatan masyarakat harus mencari informasi yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan dan program efektif yang melindungi dan meningkatkan kesehatan.

6.     Institusi kesehatan masyarakat harus memberikan masyarakat informasi yang mereka miliki yang diperlukan untuk pengambilan keputusan mengenai kebijakan atau program dan harus mendapatkan persetujuan masyarakat untuk pelaksanaannya.

7.     Institusi kesehatan masyarakat harus bertindak tepat waktu berdasarkan informasi yang mereka miliki sesuai sumber daya dan mandat yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka.

8.     Program dan kebijakan kesehatan masyarakat harus menggabungkan berbagai pendekatan yang mengantisipasi dan menghormati beragam nilai, kepercayaan, dan budaya di masyarakat.

9.     Program dan kebijakan kesehatan masyarakat harus dilaksanakan dengan cara yang paling meningkatkan lingkungan fisik dan sosial

10.  Institusi kesehatan masyarakat harus melindungi kerahasiaan informasi yang dapat membahayakan individu atau komunitas jika dipublikasikan. Pengecualian harus dibenarkan atas dasar kemungkinan besar terjadinya kerugian yang signifikan terhadap individu atau orang lain

11.  Institusi kesehatan masyarakat harus memastikan kompetensi profesional pegawainya.

12.  Institusi kesehatan masyarakat dan pegawainya harus terlibat dalam kolaborasi dan afiliasi dengan cara yang membangun kepercayaan masyarakat dan efektivitas institusi

Peninjau kode etik lebih memilih kata-kata positif daripada kata-kata negatif dalam prinsip-prinsip etika. Misalnya, prinsip penanganan konflik kepentingan (nomor 12) yang diutarakan sebagai penegasan kolaborasi dengan syarat dilakukan sedemikian rupa sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Kode etik ini mengacu pada beberapa konsep etika. Gagasan yang lebih individualistis mengenai hak asasi manusia muncul dalam prinsip kedua sebagai titik pertentangan yang penting dengan kepedulian komunitarian terhadap kesejahteraan masyarakat. Teori keadilan distributif mendasari prinsip keempat, yang menyatakan perlunya sumber daya dasar dan kondisi yang diperlukan untuk kesehatan di kalangan mereka yang kehilangan haknya. Kewajiban sebagai motivasi etis terwakili dalam beberapa prinsip, seperti kewajiban untuk memberikan informasi dalam beberapa hal dan melindunginya dalam hal lain.

Salah satu keyakinan yang melekat dalam perspektif kesehatan masyarakat adalah bahwa setiap orang mempengaruhi dan bergantung pada orang lain. Saling ketergantungan antar manusia inilah yang mendasari aspek hubungan dan komunitas yang paling memuaskan serta konflik antar manusia. Saling ketergantungan merupakan pelengkap otonomi, sebuah prinsip dominan dalam etika kedokteran. Tanpa menyangkal bahwa individu mempunyai hak atas peran tertentu dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka, pengakuan terhadap saling ketergantungan berfungsi sebagai koreksi terhadap perspektif yang terlalu individualistis yang tidak sejalan dengan kepedulian kesehatan masyarakat terhadap seluruh komunitas dan populasi. Prinsip saling ketergantungan antar individu mendasari prioritas yang diberikan pada kesehatan masyarakat dalam prinsip ke-2 kode etik ini. Saling ketergantungan antar lembaga dan perlunya kolaborasi mendasari prinsip ke-12, dan saling ketergantungan yang melekat pada sistem ekologi mendasari prinsip ke-9, yang membahas lingkungan fisik dan sosial.

Penetapan kode etik tertulis saja tidak cukup untuk menjamin profesionalisme dalam praktik. Hambatan lain terhadap praktik kesehatan masyarakat yang etis—faktor-faktor seperti prasangka, kelambanan birokrasi, dan pandangan yang sempit juga harus diatasi. Beberapa sarjana merasa skeptis terhadap peran kode etik dalam mendorong perilaku profesional yang beretika. Meskipun demikian, penting bagi para profesional untuk mengkomunikasikan harapan mereka terhadap anggota profesinya melalui kode etik. Mengembangkan atau merevisi kode etik dapat memotivasi proses refleksi diri dan kepekaan institusional yang sehat. Setelah ditetapkan, kode etik dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan dan mempertahankan etos pengakuan moral dan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat yang manusiawi dan penuh hormat. 6 Kode etik bukanlah panduan atau daftar periksa yang harus diikuti secara mekanis, namun bahasa dan ketentuannya dapat menjadi batu ujian untuk refleksi dan pertimbangan etika. Dengan memberikan diagnosis kritis dan alternatif aspirasional, kode etik bahkan dapat mulai mengatasi faktor struktural dan budaya yang membuat tindakan di lapangan tidak sesuai dengan cita-citanya sendiri dan masyarakat luas.

Kode etik penelitian kesehatan masyarakat harus mencerminkan kewajiban moral unik di bidang kesehatan untuk menjamin kesehatan masyarakat dan juga individu melalui praktik dan kebijakan yang mendorong distribusi yang adil atas sumber daya dan kondisi dasar yang diperlukan untuk kesehatan, perlindungan hak individu dan kolektif, dan menghormati ekologi di mana kita tinggal. Kode etik ini, seperti semua kode etik yang efektif mewujudkan kesadaran kolektif suatu profesi dan merupakan kesaksian atas pengakuan kelompok terhadap dimensi moralnya dalam melakukan riset bidang Kesehatan masyarakat.

Plagiat dalam Penelitian Kesehatan Masyarakat

Plagiarisme harus diakui sebagai pelanggaran besar yang sudah berlangsung lama dalam penelitian ilmiah bidang Kesehatan masyarakat. Banyak sekali cerita plagiarisme di bidang kreatif, seperti sastra, musik, seni, film, dan sains. Kata “plagiarisme” berasal dari kata Latin “plagiarius”, yang berarti “penculik”. Plagiarisme dapat diterjemahkan sebagai pencurian kata-kata, penipuan, pembajakan, atau tiruan. Asosiasi Editor Medis Dunia mendefinisikan plagiarisme sebagai “penggunaan ide atau kata-kata (atau kekayaan intelektual lainnya) yang diterbitkan dan tidak diterbitkan orang lain tanpa atribusi atau izin, dan menampilkannya sebagai sesuatu yang baru dan orisinal, bukan berasal dari sumber yang sudah ada.

Meskipun ada perdebatan mengenai modifikasi konsep imitasi, templating, parodi, atau penghormatan, plagiarisme dalam kedokteran dianggap sebagai bentuk pelanggaran. Plagiarisme pada dasarnya adalah masalah etika tetapi sering kali disertai dengan pelanggaran hak cipta, yang merupakan masalah hukum yang dapat mengakibatkan hukuman. Plagiarism  menjadi masalah utama bagi penulis bidang kesehatan masyarakat. Hakikat penulisan ilmiah yang baik adalah ketelitian dan kejujuran. Namun, plagiarisme yang luas dapat terjadi di bidang Kesehatan masyarakat karena banyak peneliti yang melakukan plagiat secara sengaja atau tidak sengaja untuk penunjukan atau promosi baru dalam karir akademis mereka, dengan harapan memperoleh dana atau membangun reputasi.

Berbagai kelompok telah berusaha mengkategorikan spektrum plagiarisme. Khususnya, American Medical Association (AMA) menggunakan empat kelompok: plagiarisme langsung, plagiarisme mosaik, parafrase, dan pengakuan tidak mencukupi. 4 Kategori-kategori ini menyoroti bahwa tidak semua pelanggaran memiliki tingkat keparahan yang sama. Plagiarisme langsung merupakan transaksi kata demi kata dari pemilihan teks tanpa atribusi dan kutipan yang sesuai. Sebagai perbandingan, hasil parafrase ketika mengambil teks asli dan menyatakannya kembali dengan menggunakan kosa kata baru; ide-ide yang dijelaskan oleh teks yang diparafrasekan tetap harus dikaitkan dengan penulis aslinya. Plagiarisme mosaik terjadi ketika berbagai bentuk plagiarisme atau ide asli dan ide pinjaman dicampurkan.

Berbagai penyebab berkontribusi terhadap plagiarisme. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran, keterampilan menulis yang tidak memadai, tekanan untuk mempublikasikan (misalnya sebagai persyaratan untuk promosi), karakter pribadi yang kurang baik, dan budaya tim yang buruk juga berperan.  Plagiarisme mungkin merupakan jalan yang lebih mudah untuk diambil oleh sebagian orang. Selain itu, perbedaan budaya dan keterampilan bahasa (misalnya pada penutur bahasa Inggris yang bukan penutur asli) juga dapat berkontribusi pada kurangnya kesadaran dan keterampilan.

Konsep self-plagiarism, penyalinan karya sendiri, juga ada. Konsekuensi etis dari hal ini mungkin kurang jelas. Memang benar, beberapa orang menganggap duplikasi bagian-bagian kecil materi yang konsisten di seluruh publikasi (misalnya, metode inti dalam dua makalah yang sama) sebagai hal yang dapat diterima. Namun, jika sudah sampai pada tingkat duplikasi kiriman dan/atau publikasi, hal ini tentu merupakan perilaku yang tidak jujur. Selain merusak reputasi peneliti, plagiat juga melanggar prinsip-prinsip etika penelitian. Ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dalam komunitas ilmiah dan masyarakat, serta dapat merusak karier peneliti.

Masalah Etika Dan Hukum Plagiat Dalam Penelitian Kesehatan Masyarakat

Masalah etika dan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian klinis yang melibatkan manusia telah menimbulkan kekhawatiran para pembuat kebijakan, pengacara, ilmuwan, dan dokter selama bertahun-tahun. Deklarasi Helsinki menetapkan prinsip-prinsip etika yang diterapkan pada penelitian klinis yang melibatkan manusia. Peran utama partisipan manusia dalam penelitian adalah sebagai sumber data. Para peneliti mempunyai kewajiban untuk melindungi kehidupan, kesehatan, martabat, integritas, hak untuk menentukan nasib sendiri, privasi dan kerahasiaan informasi pribadi subjek penelitian.Laporan Belmont juga memberikan kerangka analitis untuk mengevaluasi penelitian menggunakan tiga etika prinsip:

1. Menghormati orang  persyaratan untuk mengakui otonomi dan melindungi mereka yang otonominya berkurang
2. Kebajikan pertama, jangan merugikan, memaksimalkan manfaat yang mungkin didapat, dan meminimalkan kemungkinan kerugian
3. Keadilan pada tingkat individu dan masyarakat.

Penganiayaan terhadap subjek penelitian dianggap sebagai pelanggaran penelitian (tidak ada persetujuan tinjauan etika, kegagalan untuk mengikuti protokol yang disetujui, tidak adanya atau tidak memadainya informed consent, paparan subjek terhadap bahaya fisik atau psikologis, paparan subjek terhadap bahaya karena praktik penelitian yang tidak dapat diterima atau kegagalan menjaga kerahasiaan.  Ada juga pelanggaran ilmiah yang melibatkan penipuan.

Berdasarkan definisi informed consent adalah suatu proses dimana subjek secara sukarela menegaskan kesediaannya untuk berpartisipasi dalam suatu uji coba tertentu, setelah diberi informasi tentang seluruh aspek uji coba yang relevan dengan keputusan subjek untuk berpartisipasi. Mengenai intervensi standar (terapeutik) yang mempunyai risiko tertentu, persetujuan yang diinformasikan – yang bersifat sukarela, diberikan secara bebas dan cukup informasi – harus diperoleh dari para peserta. Namun, karena tujuan utamanya berpusat pada penelitian, bukan berpusat pada pasien, informasi tambahan yang relevan harus diberikan dalam uji klinis atau studi penelitian dalam bentuk persetujuan yang diinformasikan. Komponen penting dari informed consent adalah penyampaian informasi yang harus disampaikan dalam bahasa dan metode yang dapat dipahami oleh masing-masing calon subjek, biasanya dalam bentuk cetakan Peserta Lembar informasi. Persetujuan yang diinformasikan didokumentasikan melalui formulir persetujuan tertulis, ditandatangani dan diberi tanggal. Calon subjek harus diberitahu tentang hak untuk menolak berpartisipasi atau menarik persetujuan untuk berpartisipasi kapan saja tanpa pembalasan dan tanpa mempengaruhi hubungan pasien-dokter. Ada juga prinsip-prinsip umum mengenai penilaian risiko, persyaratan ilmiah, protokol dan registrasi penelitian, fungsi komite etik, penggunaan plasebo, ketentuan pasca-percobaan dan publikasi penelitian.

Pada populasi khusus persetujuan yang diinformasikan dapat diminta dari perwakilan yang berwenang secara hukum jika calon subjek penelitian tidak mampu memberikan persetujuan yang diinformasikan (anak-anak, gangguan intelektual). Keterlibatan populasi tersebut harus memenuhi persyaratan bahwa mereka dapat memperoleh manfaat dari hasil penelitian. Perwakilan yang sah secara hukum dapat berupa pasangan, kerabat dekat, orang tua, surat kuasa atau wali yang ditunjuk secara hukum. Hierarki prioritas perwakilan mungkin berbeda antara negara yang berbeda dan wilayah yang berbeda dalam negara yang sama; oleh karena itu, pedoman lokal harus dikonsultasikan.

Masalah hukum yang berkaitan dengan peneliti adalah  menjunjung tinggi keselamatan subjek yang terlibat dalam penelitian. Sangat penting untuk mendapatkan persetujuan dari otoritas pengatur yang berwenang sebelum melanjutkan penelitian apa pun. Konstitusi dan jenis badan-badan ini berbeda-beda di setiap negara. Para peneliti diharapkan untuk menyadari otoritas ini dan daftar berbagai badan yang berkaitan dengan penelitian. Seorang peneliti  harus menghindari bias, metodologi penelitian yang tidak tepat, pelaporan yang salah dan penggunaan informasi yang tidak tepat.

Penelitian yang baik dan dirancang dengan baik akan memajukan perkembangan ilmu kedokteran dan kesehatan masyarakat. Penelitian yang dilakukan dengan buruk melanggar prinsip keadilan, karena terdapat pemborosan waktu dan sumber daya bagi sponsor, peneliti, dan subjek penelitian, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelidikan ilmiah. Pedoman Good Clinical Practice (GCP) adalah standar kualitas etika dan ilmiah internasional untuk perancangan , melakukan, mencatat dan melaporkan uji coba. Beberapa masalah hukum dalam penelitian kesehatan masyarakat yaitu :

1.     Penipuan dalam penelitian dan publikasi

Penemuan data de novo (fabrikasi) dan manipulasi data (pemalsuan) merupakan pelanggaran ilmiah yang serius. Prevalensi sebenarnya dari penipuan ilmiah sulit diukur, namun diperkirakan sekitar  2% –14%.

2.     Plagiarisme dan pemeriksaannya

Plagiarisme adalah penggunaan ide atau kekayaan intelektual orang lain yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan tanpa atribusi atau izin dan menyajikannya sebagai ide baru dan orisinal, bukan berasal dari sumber yang sudah ada. Alat seperti pemeriksaan kesamaan tersedia untuk membantu peneliti mendeteksi kesamaan antar manuskrip, dan pemeriksaan tersebut harus dilakukan sebelum diserahkan

3.     Publikasi yang tumpang tindih

Publikasi duplikat melanggar undang-undang hak cipta internasional dan menyia-nyiakan sumber daya yang berharga. Publikasi semacam itu dapat mendistorsi pengobatan berbasis bukti dengan melakukan penghitungan ganda terhadap data ketika secara tidak sengaja dimasukkan dalam meta-analisis. Praktik ini dapat memperbesar karya ilmiah seseorang secara artifisial, mendistorsi produktivitas yang tampak dan mungkin memberikan keuntungan yang tidak semestinya ketika bersaing untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau peningkatan karier. Contoh praktik ini adalah  publikasi duplikat, publikasi berlebihan. Publikasi makalah yang secara substansial tumpang tindih dengan makalah yang sudah diterbitkan, tanpa mengacu pada publikasi sebelumnya. Pelanggaran tersebut dapat menyebabkan pencabutan artikel. Pengungkapan yang transparan penting ketika mengirimkan makalah ke jurnal untuk menyatakan apakah naskah atau materi terkait telah diterbitkan atau diserahkan di tempat lain, sehingga editor dapat memutuskan bagaimana menangani penyerahan tersebut atau mencari klarifikasi lebih lanjut. 

4.     Hak cipta

Biasanya, sponsor dan penulis diharuskan menandatangani hak publikasi tertentu atas jurnal melalui transfer hak cipta atau perjanjian lisensi; setelah itu, penulis harus mendapatkan izin tertulis dari jurnal/penerbit jika ingin menggunakan kembali materi yang diterbitkan di tempat lain.

5.     Kepengarangan dan berbagai asosiasinya

Penulis dan peneliti memiliki kewajiban etis untuk memastikan keakuratan, publikasi, dan penyebaran hasil penelitian, serta mengungkapkan kepada penerbit koreksi, pencabutan, dan kesalahan yang relevan, untuk melindungi integritas ilmiah dari bukti yang dipublikasikan. Setiap studi penelitian yang melibatkan subjek manusia harus didaftarkan dalam database yang dapat diakses publik (misalnya, ANZCTR (Australia dan Selandia Baru), Clinical Trials.gov (AS dan non-AS), CTRI (India) dan hasilnya tersedia untuk umum. Sponsor uji klinis harus mengizinkan semua peneliti studi dan penulis naskah mengakses kumpulan data studi lengkap dan hak untuk menggunakan semua data studi untuk publikasi. Dokumen sumber (berisi data uji coba) dan laporan studi klinis (hasil dan interpretasi uji coba ) merupakan bagian dari dokumentasi penting yang harus disimpan untuk jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang setempat yang berlaku.

Penelitian kesehatan masyarakat adalah upaya penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk memastikan hasil penelitian yang jujur dan dapat dipercaya, penting untuk menegakkan etika dan hukum terkait plagiat. Plagiat merusak integritas ilmiah, reputasi, dan dapat berdampak pada hukum. Oleh karena itu, peneliti kesehatan masyarakat harus menghindari plagiat, mematuhi kode etik, dan memberikan pengakuan yang layak kepada sumber-sumber informasi yang digunakan. Dengan cara ini, penelitian kesehatan masyarakat dapat berkontribusi secara positif pada kesehatan masyarakat dan ilmu pengetahuan.

Peningkatan kegiatan penelitian dalam bidang kesehatan masyarakat telah menimbulkan kekhawatiran mengenai masalah etika dan hukum. Berbagai pedoman telah dirumuskan oleh organisasi dan otoritas yang berfungsi sebagai panduan untuk mendorong integritas, kepatuhan, dan standar etika dalam pelaksanaan penelitian. Pelanggaran dalam penelitian melemahkan kualitas riset berbasis bukti, dan intervensi harus dilakukan untuk mencegah praktik pelanggaran tersebut. Gambaran umum tentang prinsip-prinsip etika dan hukum akan memungkinkan dilakukan sesuai dengan praktik terbaik dalam penelitian kesehatan masyarakat.

Meskipun plagiarisme paling sering dianggap sebagai masalah etika, bukan masalah hukum, penyalinan tanpa atribut juga dapat merupakan satu atau lebih dari berbagai kesalahan hukum.  Peraturan  perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah memberikan definisi yang jelas dan seragam terkait konsep plagiarisme pada karya seni, sastra, dan karya ilmiah serta apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat itu telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pencipta yang dirugikan dalam tindakan plagiarisme pada karya seni, sastra, dan karya ilmiah. KUHP tidak mengenal istilah plagiarisme sebaliknya UUHC tidak menyebutkan secara eksplisit namun plagiarisme tersirat dalam pasal 41,42,43 dan 44 UUHC No. 28 Tahun 2014 yang disebut dengan pengecualian dan pembatasan. hak cipta, sedangkan pelanggaran hak cipta dirumuskan tersendiri dalam pasal yang berbeda.

Undang – Undang  Sistem Pendidikan Nasional  menyebut tindakan plagiarisme tanpa penjelasan lebih lanjut, namun menyatakan bahwa tindakan plagiarisme dapat dijadikan dasar untuk mencabut gelar akademik seseorang. Sedangkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pencegahan plagiarisme di perguruan tinggi telah memberikan kejelasan mengenai konsep tindakan plagiarisme dan tindakan yang dilarang. dan perlindungan hukum pada UUHC, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 didasarkan pada 5 parameter yaitu pengakuan hak terhadap pencipta, penetapan plagiarisme sebagai tindak pidana, rumusan sanksi pidana, adanya sanksi pidana tambahan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Parameter tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi pencipta yang paling memadai. kepada pelaku plagiarisme dapat dipertanggungjawabkan secara Pidana, Administratif dan Perdata serta dapat diterapkan pada Instansi.

Daftar Pustaka

Indar., Syam A., Arifin M Alwy.(2020). Etika Penelitian Kesehatan Masyarakat.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Jennings, B. (2020). Ethics codes and reflective practice in public health. Journal of Public Health, 42(1), 188-193.

Lee LM, Ortiz SE, Pavela G, Jennings B. Public Health Code of Ethics: Deliberative Decision-Making and Reflective Practice. Am J Public Health.;110(4):489-491. doi: 10.2105/AJPH.2020.305568. PMID: 32159973; PMCID: PMC7067116.

Lee, L. M. (2018). Ethical competencies for public health personnel. Ethics, Medicine and Public Health, 4, 21-26.

McMillan, J. (2011). Public health research ethics: Is non-exploitation the new principle for population-based research ethics? In A. Dawson (Ed.), Public Health Ethics: Key Concepts and Issues in Policy and Practice (pp. 174-190). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511862670.011

Min SK. (2020). Plagiarism in Medical Scientific Research: Can Continuing Education and Alarming Prevent This Misconduct? Vasc Specialist Int. 2020 Jun 30;36(2):53-56. doi: 10.5758/vsi.203621. PMID: 32611836; PMCID: PMC7333081.

Monika Radikė, C. Fielder Camm,.(2020) Plagiarism in medical publishing: each of us can do something about it, European Heart Journal - Case Reports, Volume 6, Issue 4, April 2022, ytac137, https://doi.org/10.1093/ehjcr/ytac137

Thomas, J. C., Sage, M., Dillenberg, J., & Guillory, V. J. (2002). A code of ethics for public health. American Journal of Public Health, 92(7), 1057-1059.

Tulchinsky.(2018). TH. Ethical Issues in Public Health. Case Studies in Public Health. 2018:277–316. doi: 10.1016/B978-0-12-804571-8.00027-5. Epub 2018 Mar 30. PMCID: PMC7149338.

Yip C, Han NR, Sng BL.(2016). Legal and ethical issues in research. Indian J Anaesth. 2016 Sep;60(9):684-688. doi: 10.4103/0019-5049.190627. PMID: 27729698; PMCID: PMC5037952.